DI POLRES CIREBON :

KAMI  SEPERTI  MENEMUKAN OASE DI PADANG PASIR…

Untuk dapat memperbaiki suatu keadaan, mutlak kita harus mengetahui dan menyadari dengan segala kekurangan kekurangannya, jika perlu malah dengan mengadakan  jajak pendapat, misalnya  untuk mengetahui bagaimana sebetulnya opini masyarakat terhadap kinerja Kepolian dalam memberikan pelayanan kepada Masyarat…   dalam penanganan kasus, atau pelayanan pembuatan SIM dsb…?

Karena  dari pengalaman dilapangan, terus terang Saya sendiri sudah punya image yang  negative terhadap kinerja di kepolisian,  meskipun mungkin itu hanya akibat  ulah dari oknum saja,  sehingga karenanya Saya sering melaporkannya kepada Intitusi hukum  terkait…

Akan tetapi Image Saya yang negative tersebut sirna seketika,  ketika kami  dengan  klien  kami datang ke Polres Cirebon untuk membuat pengaduan,  begitu masuk ke ruang Reskrim kami mendapat pelayanan yang sungguh sangat menyejukan, meskipun dalam kesibukan  mereka menyapa dengan ramahnya kepada para pencari keadilan yang datang   tanpa membeda bedakan,  mereka melayani dengan baik dan transparan… karenanya kami merasakan adanya interaksi yang baik dengan mereka,  sehingga tidak berlebihan apabila kami  mengatakan ; DI POLRES SUMBER CIREBON KAMI  SUNGGUH SUNGGUH  SEPERTI MENEMUKAN OASE DI PADANG PASIR…

Karenanya kepada Bapak Kapolri atau Bapak Menkumham,  mohon kiranya kinerja di Polres Cirebon tersebut  dapat dijadikan sebagai acuan atau pilot proyek bagi kinerja di kepolisian.

 ( LBH LC ).

ATAS  DUGAAN PENIPUAN

PENGELOLA LPK BIMU DIADUKAN KE POLRES CIREBON.

Sdr. EM pengelola LPK BIMU yang  Cabang-nya ada  di Brebes dan Bekasi,  selain itu dia Juga pengelola TK AS-SALAM di Jalan Perjuangan Cirebon, dan  Sdr. EM  juga Developer perumahan di Ciledug Kab. Cirebon dan di Mandirancan  Kab. Kuningan... jadi dengan  melihat keadaannya seperti itu, jelas Sdr. EM selaku pengelola LPK BIMU bukan tidak mampu bayar kepada  korban korbannya, akan tetapi memang  tidak mau bayar…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kng, (13/12). Diiming imingi kerja di Jepang dengan gajih Rp. 17.Jt per Bulan,  pada sekitar Bulan Maret 2011 AG dengan Adiknya AL mendaftar ke LPK BIMU di Jalan Cakrabuana Kec. Talun Kab. Cirebon. Biaya pemberangkatan Rp. 45 Jt per Orang, akan tetapi AG dan adiknya AL diberikan kelonggaran pembayarannya, yang penting pada saat pemberangkatan harus sudah lunas, atau ditalangi oleh LPK BIMU dengan menyimpan jaminan  berupa surat berharga, dan biaya pemberangkatan akan dipotong dari gajih. Pada saat mendaftar AG dan adknya AL menyetor Rp. 19.800.000,-

Kemudian  AG beserta sekitar 20 Orang peserta lainnya  sebelum diberangkatkan ke Jepang harus menjalani pendidikan di LPK BIMU terlebih dahulu selama tiga Bulan, dengan biaya sendiri. Akan tetapi setelah selesai pendidikan tiga Bulan, harus ditambah lagi tiga Bulan di LPK BIMU Bekasi, Karena merasa sudah terlanjur, meskipun dengan berat hati peserta-pun terpaksa mengikutinya. Dan setelah selesai perpanjangan pendidikan, ternyata pendidikan  harus diperpanjang lagi tiga Bulan… merasa tidak ada kepastian maka peserta kursus / Calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jepang oleh LPK BIMU sudah tidak percaya lagi dan akhirnya bubar…dengan demikian dari sekitar 20 Orang Calon TKI ke Jepang  tidak seorang-pun yang diberangkatkan.

Setelah itu AG berusaha meminta kembali Uang yang sudah di setornya untuk biaya pemberangkatan, akan tetapi luar biasa sulitnya dan hanya dikembalikan Rp. 5000.000,- pada sekitar tahun 2012, sementara  sisanya Rp. 14. 800.000,-  tidak dikembalikan, sampai akhirnya AG mengadukan Sdr. EM selaku pengelola LPK BIMU ke Polres Cirebon atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan.

Jika dikatakan tidak mampu bayar adalah sangat tidak logis, karena Sdr. EM adalah seorang pengusaha yang sukses, Sdr. EM selaku pengelola LPK BIMU yang ada Cabangnya  di Brebes dan Bekasi, selain itu dia Juga pengelola TK AS-SALAM di Jalan Perjuangan Cirebon,  dan Sdr. EM  juga Developer perumahan di Ciledug Kab. Cirebon dan di Mandirancan  Kab. Kuningan... jadi dengan  melihat keadaannya seperti itu, jelas Sdr. EM selaku pengelola LPK BIMU  bukan tidak mampu bayar kepada korban korbanya,  akan tetapi memang  tidak mau bayar…

 ( LBH LC ).

     

Di POLRES KAB. KUNINGAN :

KUHAP,  ANTARA TEORI DAN PRAKTEK.

Kng, (20/09). Jika saja KUHAP dilaksanakan sebagaimana adanya, maka kiranya cukup dapat memberikan  kepastian hukum bagi para pencari keadilan, akan tetapi antara teori dan praktek terkadang terdapat kekeliruan dalam penapsirannya. Seperti dalam KUHAP sangat jelas dibedakan antara LAPORAN dengan PENGADUAN. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang undang kepada pejabat yang berwenang, tentang telah atau sedang atau akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan Pengaduan adalah pemberitahuan dengan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Akan tetapi dalam praktek istilah pengaduan tersebut hampir tidak ada, yang ada hanya Laproran…padahal dengan menyamakan pengertian antara Laporan dengan Pengaduan, akan berarti mengaburkan maksud dari kedua istilah tersebut, sehingga jika sudah dianggap lumrah maka tidak menindak lanjuti pengaduan masyarakat  pencari keadilan, secara psycologis tidak akan dirasakan sebagai suatu beban…

Dalam KUHAP diatur, pencari keadilan  minimal dengan  dua alat bukti berhak mengadukan permasalahan hukum yang dianggap merugikan hak haknya. Kemudian  Polisi wajib  menerima pengaduan masyarakat pencari keadilan dan menindak lanjutinya. Apabila dianggap cukup bukti, maka penyidikan akan diteruskan sampai dilimpahkan ke Kejaksaan.  Akan tetapi apabila dianggap tidak cukup bukti, maka Polisi berhak untuk menghentikan penyidikannya dengan mengeluarka Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Kemudian apabila masyarakat pencari keadilan merasa bahwa penghentian penyidikan tersebut tidak sah, maka pencari keadilan dapat mengajukan gugatan pra peradilan pada Pengadilan Negeri setempat, untuk diperiksa tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut.

Dari teori tersebut kita mendapat gambaran, betapa  masyarakat pencari keadilan terlindungi hak haknya dalam hukum dan adanya kepastian hukum.
Akan tetapi dalam praktek, terkadang jauh panggang dari api.. pengalaman kami sendiri tidak sekali pengaduan ditolak, meskipun kami yakin bahwa pengaduan kami disertai dengan bukti yang cukup atas tindak pidana yang diadukan, serta kami sudah berusaha meminta agar pengaduannya dapat diterima dulu, dan boleh dihentikan apabila dianggap kurang cukup bukti, akan tetapi kadang dengan berbagai alasan tetap tidak diterima… mendapati kenyataan seperti ini kami tidak dapat membayangkan bagaimana halnya dengan masyarakat miskin yang awam hukum ketika hak haknya dirugikan dan harus berurusan  dengan hukum… (LBH LC).

  

DISPARBUD KAB. KUNINGAN :

KASUS  “ GOONG RENTENG“,  AIB

BAGI PARA PEJABAT TERKAIT DI KAB. KUNINGAN.

MAU RIZKI BERKAH DARI MUSIBAH...?

… padahal sudah beberapa hari dari sejak peristiwa diduga tertabraknya nenek berusia sekitar 80 tahun lebih di Jalan Raya Cirendang oleh Sdr. Akim (tukang Ojeg), namun tidak dibuat berita acaranya di TKP, ketika kejadian  meskipun tidak ada saksi akan tetapi Sdr. Akim tidak melarikan diri dan bahkan membopong korban mencari keluarganya, dan pihak Polisi sendiri sudah mengetahui jika dokter yang menangani korban  tidak mau menandatangani berita acara kecelakaannya… kemudian apa yang mau mereka cari dari kasus ini jika mereka terus mengejar ngejar kami…  ujar salah seorang anggota keluarga Sdr. Akim…

..................................................................................................................................................

Kng (07/08).  Hari Jum’at (01/08) sekitar Pukul 12.00, Saudara kami Akim (tukang ojeg di Cigadung Kec. cigugur) melewati Jalan Cirendang Kab. Kuningan.  Dari kejauhan sudah terlihat Nenek nenek berusia sekitar 80 tahunan akan   menyebrang  jalan  dengan  membawa  beban  dan terlihat ragu ragu,  karenanya Sdr. Akim  menjalankan motornya dengan  pelan untuk  melewati  si  Nenek… akan tetapi setelah dekat si Nenek malah limbung dan jatuh ke pundak Sdr.  Akim. Tidak tertabrak seperti yang dikatakan oleh Sdr. UJ (Rw), Sdr. DD (Lurah) dan Sdr. SJD, dan si Nenek-pun  pingsan. Kemudian oleh Sdr. Akim  si Nenek dibopong sambil  mencari keluarganya,  setelah ketemu maka  bersama  pihak keluarganya dibawa kerumah sakit…

Dari Rumah sakit di Kab. Kuningan dibawa ke Cirebon untuk di scane,  dan Hari Sabtunya (02/08) korban meninggal. Setelah itu antara pihak keluarga korban dengan  pihak keluarga Sdr. Akim bermusyawarah dan telah ada islah bahwa meninggalnya si Nenek semata mata karena takdir… apalagi dikuatkan oleh keterangan dari Dr. Yohana di Rumah Sakit, didepan pihak keluarga Sdr. Akim dan keluarga Korban yang menerangkan ; “…bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki sama sekali tidak ada bekas tertabrak sedikitpun, menurut hasil pemeriksaan Dr. Yohana korban ada indikasi Srook…”

Malam Minggunya keluarga Sdr. Akim diundang oleh keluarga korban, ternyata dalam pertemuan tersebut “ Islah “ yang telah disepakati menjadi mentah kembali, karena disitu ada Sdr. UJ  (Rw), Sdr.  DD (Lurah) dan Sdr.SJD  (anak almarhum yang paling besar) mendesak untuk diuruskan Jasa raharjanya… mereka meminta agar Sdr. Akim dapat menghadap ke Polres untuk di BAP,  serta mereka menerangkan kepada kami bahwa tidak ada tuntutan hukum dari pihak keluarga, melainkan  hanya untuk mengupayakan  santunan Jasa raharjanya saja.  Meskipun dari pihak keluarga Sdr. Akim sudah menerangkan ; “ bahwa sebagaimana keterangan Dr. Yohana yang menanganinya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sama sekali tidak ada bekas tertabrak… Sehingga jika dipaksakan / diupayakan  untuk mendapat santunan Jasa raharja, maka tentu harus direkayasa agar seolah olah terbukti bahwa si Nenek meninggal akibat tertabrak motor oleh Sdr. Akim… dan konsekwensinya tentu  Sdr. Akim akan dapat dijerat dengan pasal 310 (4) UU No.22 tahun 2009 tentang UULAJ “ :

(3). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)49, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Senin (04/08). Pihak keluarga Akim datang lagi kepada pihak keluarga korban untuk musyawarah, dan disepakati ; “ bahwa segala biaya baik pengobatan maupun sesudahnya yang berkaitan dengan pengurusan jenazah almarhum ditanggung bersama, dan saat itu karena biaya pengobatan / rumah sakit habis sekitar Rp. 3000.000,- maka dari pihak keluarga Akim  menyerahkan uang Rp 1.500.000,-  yang selanjutnya biaya tahlilan dan lain lain akan ditanggung bersama lagi…”

Selasa (05/08). Ada beberapa Orang anggota dari Polres Kab. Kuningan dengan mengendarai Mobil mendatangi rumah Sdr. Akim, akan tetapi saat itu Sdr. Akim tidak ada di rumah, namun kedatangannya membuat keluarga Sdr. Akim panik dan ketakutan… Kemudian untuk meyakinkan soal keterangan Dr. Yohana, kami coba konfirmasi lagi kepada Dr. Yohana,  dan keimpulannya tetap “ dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada bekas tertabrak… dan bahkan Dr. Yohana menerangkan sudah ada kedatangan Sdr. UJ  (Rw), DD (Lurah) dan Sdr.SJD  (anak almarhum yang paling besar dari enam bersaudara). Meminta Dr. Yohana untuk menandatangani berkas berkas kecelakaan, akan tetapi Dr. Yohana tidak bersedia menandatanganinya, karena berkas berkas yang diminta untuk ditanda tangani tidak sesuai dengan faktanya.

Alhamdulillah, sungguh kami bersukur dan berterima kasih kepada Dr. Yohana… karena kuncinya ada pada Dr. Yohana, jika saja berkas kecelakaan itu ditanda tangani, maka mungkin Santunan Jasa raharja akan cair, akan tetapi disisi lain akan merupakan musibah bagi Sdr. Akim dan keluarganya…

Rabu (04/08). Ada lagi anggota yang datang dari Polres,  tetapi kali ini berpakaian preman, maksudnya untuk meminta Sdr. Akim datang ke Polres guna dimintai keterangan dan meminta STNK motornya… akan tetapi pihak keluarga menolak, dan jika atas kasus ini tetap mau dilanjutkan maka pihak keluarga mempersilahkan untuk dipanggil saja secara resmi, karena terus terang hal ini membuat kami bingung…

… padahal sudah beberapa hari dari sejak peristiwa tertabraknya Nenek berusia sekitar 80 lebih oleh Sdr. Akim (tukang Ojeg) di Jalan Raya Cirendang  tidak dibuat berita acaranya di TKP, ketika kejadian  meskipun tidak ada saksi akan tetapi Sdr. Akim tidak melarikan diri dan bahkan membopong korban mencari keluarganya, dan pihak Polisi sendiri sudah mengetahui jika dokter yang menangani korban  tidak mau menandatangani berita acara kecelakaannya… kemudian apa yang mau mereka cari dari kasus ini jika mereka terus mengejar ngejar kami…  ujar salah seorang anggota keluarga Sdr. Akim…

Pada pertemuan Malam Minggu (02/08), mereka (Sdr. SJD) sempat menyampaikan bahwa jika cair uang santunan Jasa raharja sekitar Rp. 10.000.000,- dan setelah dipotong itu ini, maka akan diterima oleh pihak keluarga sekitar Rp. 5.000.000,-…  Kemudian kami penasaran dan coba mencari tahu soal santunan Jasa raharja… ternyata korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dapat memperoleh santunan Rp. 25.000.000,-

Wah wah wah…Pantesan mereka “ keukeuh “ mengusahakan untuk mendapatkan santunan Jasa raharja, karena sangat menggiurkan hitungan HARI saja puluhan juta sudah didepan mata…meskipun untuk itu harus mengorbankan Orang yang tidak terbukti bersalah…  itulah pertimbangan akal yang sudah dirasuki nafsu serakah… benar seperti syair lagu Iwan Fals : “ persetan dengan Orang susah karena aku, yang penting aku menang, aku senang…!!! “

Tentu kita tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh Sdr. Akim dan keluarganya… kecuali jika hal seperti itu menimpa kita atau keluarga yang sangat kita sayangi…

============================================================================

QS. Al Zaljalah : 7-8  “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar  dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya juga“.

KEZALIMAN YANG TIDAK DIBIARKAN ALLAH ADALAH KEZALIMAN HAMBA-HAMBA-NYA DI ANTARA SESAMA MEREKA, KARENA PASTI DITUNTUT KELAK OLEH MEREKA YANG DIZALIMI.”  (HR. al-Bazaar & ath-Thayaalisy)

========================================================

`

www.lbhlembahciremai.com

DI LBH-LEMBAH CIREMAI :

ADA PELUANG UNTUK BERKARIER & BERPRESTASI…

Jika Anda :

... mungkin anda yang cocok 
untuk bergabung dengan kami,

Untuk itu silahkan hubungi kami di alamat:

Jl. Siliwangi 197 (Cigembang) Kab. Kuningan

SMS : 0896 0899 1881;   e-mail : lbhlembahciremai@yahoo.com

( LBH-LC ).

KASUS EDGUN :

CERMIN TUMPULNYA NURANI PARA  PENEGAK HUKUM…

Dalam beberapa surat yang kami kirimkan kepada Bapak Kapolres Kabupaten Kuningan dan tembusannya kami kirimkan kepada Bapak Menkumham-RI, Bapak Kapolri, Ketua Komnas HAM-RI, Ketua Kompolnas, Bapak kapolda Jabar, Bapak Ketua PN kab. Kuningan dan Bapak Kajari Kab. Kunngan, antara lain surat Nomor : 01.002.02/Adv/1505/2014, perihal : MOHON PERLINDUNGAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN. Kemudian dalam surat Nomor : 01.002.03/Adv/0406/2014, perihal: POTRET BURAM PENEGAKAN HUKUM DI NEGERI INI…  dalam surat Nomor : 01.002.04/Adv/1906/2014, Perihal: MOHON DAPAT KIRANYA MENGHENTIKAN KEZOLIMAN YANG MENIMPA KLIEN KAMI. Dan kemudian dalam surat Nomor : 01.002.05/Adv/1407/2014, perihal : DEMI HUKUM, DEMI KEADILAN DAN DEMI KEMANUSIAAN, MOHON KIRANYA DAPAT MEMBEBASKAN KLIEN KAMI SDR. EDGUN SELAKU TERSANGKA TINDAK PIDANA KDRT.

Dalam surat surat tersebut kiranya cukup jelas kami menyampaikan permasalahan  yang menimpa klien kami Sdr. EDGUN, …betapa hak klien kami untuk mendapat perlakukan yang sama dalam hukum, untuk mendapat perlindungan hukum, untuk mendapat kepastian hukum sebagaimana yang dijamin oleh Undang undang,  telah dirampas dan diabaikan justru  oleh Bapak bapak yang mengaku sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat…sungguh sangat memprihatinkan apabila hal hal demikian sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah…sehingga slogan tentang jaminan kepastian hukum, tentang penegakan hukum, tentang perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat, tidak lebih daripada sekedar ungkapan kata kata  tanpa makna…  dan  jika sudah demikian maka  dengan slogan slogan yang indah tersebut justru hanya mempertontonkan kemunafikan saja…?

Ketika Istri klien kami Sdri. HEND selingkuh, kemudian klien kami dikeroyok oleh selingkuhannya, dan mengadu ke Polsek Kab. Kuningan,  meskipun sudah sangat jelas fakta hukumnya; ada korban yang datang ke Polsek untuk mengadu, ada bukti telah divisum, ada tersangka dan Istri korbannya telah dipanggil ke Polsek… akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas,  atas pengaduan klien kami tersebut tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, Sehingga perselingkuhannya-pun  berjalan terus.  Hampir satu tahun klien kami hidup dalam keadaan prustasi dan ketakutan oleh selingkuhan Istrinya… karenanya dengan keadaan seperti itu, pungsi Polisi sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom Masyarakat tidak dapat dirasakan oleh klien kami…

Namun tidak demikian terhadap  pengaduan KDRT yang disampaikan oleh Istrinya HEND ke Polres Kab. Kuningan, penyidik begitu tanggap menidaklanjutinya, dan karenanya saat ini klien kami  sudah hampir dua Bulan meringkuk dalam tahanan… padahal sangat jelas fakta hukumnya; tanggal 19 Maret 2014, sekitar pukul 14.30 bertempat di toko CAHAYA TANI pasar kepuh Kab. Kuningan, terjadi keributan/ pertengkaran antara klien kami Sdr. EDGUN dengan Istrinya Sdri. HEND, kemudian tanggal 20 Maret 2014 Sdri. HEND mengadukan KDRT ke Polres Kab. Kuningan…(… PENGADUAN ITU DISAMPAIKAN SEHARI SETELAH KEJADIAN…). Artinya atas KDRT yang terjadi itu; “… tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari…” sebagaimana dimaksud pasal 44 (4) Undang undang KDRT, yang ancaman hukuman masimumnya 4 (empat)  Bulan Penjara… karenanya kami bertanya kepada Bapak bapak selaku aparat penegak hukum; … sudah sesuai dengan KUHAP-kah atas penahanan terhadap klien kami…? Dapatkah terhadap  tindak pidana yang ancaman hukuman maksimumnya 4 (empat) Bulan penjara dilakukan penahanan…?

Pada pemanggilan yang pertama klien kami datang mengahadap sendiri dan di BAP, kemudian pada panggilan berikutnya klien kami tidak datang (karena sedang ke Jakarta), dan pulang dari Jakarta  ( 03 Juni 2014 ) klien kami ditangkap dan ditahan… kemudian yang anehnya lagi, sejak ditahan sampai saat ini sudah hampir 2 (dua) Bulan, tidak sekalipun klien kami di BAP ataupun dilakukan pemeriksaan lagi… dengan demikian jelas berarti penahanan tersebut bukan untuk kepentingan penyidikan… dan sekarang  penahanannya dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Kab. Kuningan... Bukankah KUHAP  dengan sangat jelas telah mengatur; “…bahwa penahanan yang dibenarkan itu hanya untuk kepentingan penyidikan…?  karenanya jika penahanan itu dilakukan tidak untuk kepentingan penyidikan, maka  bisa berarti perampasan kemerdekaan… ”

Atas hal tersebut kami telah beberapa kali mengirim surat kepada Bapak Kapolres Kab. Kuningan yang tembusannya kami sampaikan kepada Intitusi hukum terkait, dengan harapan akan ada yang peduli serta tidak melakukan pembiaran terhadap kesewenang wenangan dan ketidak adilan yang menimpa klien kami… akan tetapi nampaknya hal demikian sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah… sehingga menurut hemat kami, produk hukum yang seharusnya dijadikan acuan dalam proses hukum telah diabaikan…

Karenanya jika beberapa waktu yang lalu pernah ada acara di TV dengan judul NEGERI OUTO PILOT… maka adalah persis menggambarkan betapa Negeri ini seperti sudah kehilangan kendali dan tidak ada lagi pungsi control… sehingga dalam KASUS  EDGUN INI DAPAT MENJADI CERMIN, BETAPA TUMPULNYA NURANI PARA  PENEGAK  HUKUM,   DAN TIDAK ADANYA KONTROL... (LBH-LC).

========================================================================

TIDAK ADA YANG LEBIH ZALIM SELAIN ORANG

YANG MENYEMBUNYIKAN KEBENARAN YANG SUDAH DIA KETAHUI.

(QS. 2; 140).

==========================================================